Pengertian Disiplin Kerja Menurut Para Ahli. Produktivitas organisasi akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan. Disiplin Kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada masa pandemi COVID-19, 3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan TataAnalisis Disiplin Kerja Karyawan. , Peran Disiplin Kerja dalam Meningkatkan. Terdapat dua sanksi bagi ASN yang tidak netral, yakni sanksi moral dan hukuman disiplin. Kinerja pegawai sangat penting untuk meningkatkan dan memajukan bisnis organisasi. SOP - Prosedur Penetapan Hukuman Disiplin Th 2013. Teknik analisis data menggunakan regresi sederhana, uji hipotesis, koefisien determinasi, dan moderated regression analysis. Bila pegawai menerima kompensasi yang memadai, mereka dapat bekerja tenang dan. 2. 194) “Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. 53 Tahun . 2) Menjelaskan bentuk disiplin pegawai negeri sipil. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021, beberapa ketentuan mengenai disiplin PNS yang sebelumnya diatur melalui PP No. 2. Bont Technologies Nusantara dengan populasi adalah seluruh. Disiplin pegawai adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Meskipun tidak termasuk dalam aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, materi ini dirasa perlu disampaikan. DAPODIK. 30 Tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negri Sipil karena adanya tuntutan masyarakat terhadaporganisasi. Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai. Rendit Fadlilah. Pengertian Pembinaan Disiplin Disiplin pegawai yang tinggi merupakan harapan bagi setiap pimpinan kepada pegawainya, karena itu sangatlah perlu bila disiplin mendapat penanganan intensif dari semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi / perusahaan. 1. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PENETAPAN HUKUMAN DISIPLIN 1 1. Dengan maksud untuk mendidik dan membina pegawai negeri sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. PP No. id; Sen - Jum 08:00 s. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas 3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagianPNS yang melanggar ketentuan pasal di atas, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang kemudian telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah dilakukan secara terus-menerus, termasuk saat pandemi Covid-19 ini. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS b. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Pegawai yang tidak mematuhi disiplin akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindakan indisipliner yang dilakukannya. 2. SebagaiPeraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/PER/M. . Untuk menjelaskan bentuk dari Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 03: Tata Tertib Karyawan – Sanksi Pelanggaran Aturan. “PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA TAHUN 2021 (STUDI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL)” Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Praktisi Hukum, Fakultas. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi pegawai, budaya organisasi, disiplin pegawai, dan kepuasan kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang. manajemen sumber daya manusia berangkat dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Regulasi ini memuat mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi. Masih ada Pegawai pada Badan tersebut yang sering tidak apel pagi dan tidak masuk kerja tanpa ada keterangan yang jelas. Pemerintah kini berusaha untuk memperbaiki kinerja para abdi negara dengan membuat aturan disiplin pegawai terbaru yang lebih ketat. Secara parsial, lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 0. Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang. Pengelolaan Kinerja Dalam pengelolaan kinerja PPS Bitung dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Pembinaan disiplin dapat dengan mendorong para pegawai untuk patuh terhadap berbagai tata peraturan yang berlau di kantor yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap tata peraturan yang berlaku dengan tujuan utama untuk membina disiplin diri. Disiplin kerja adalah aturan yang diberlakukan kepada seluruh karyawan guna perhatikan moral dan sikap yang melekat pada diri individu dalam pelaksaan tugas yang diberikan. Dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dibahas tentang pelanggaran disiplin, yaitu setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Tanpa ada nya disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi-organisasi mencapai hasil yang optimal. 3 Tujuan Penelitian. Setiap pelanggaran atas kewajiban maupun pelanggaran terhadap. 2 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil T. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. PENDAHULUAN A. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia. Dengan demikian, maka disiplin kerja merupakan praktek secara nyata dari para aparatur negara terhadap perangkat peraturan yang. PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri d. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. B. Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdapat pula usaha pemerintah dengan nama KORPRI dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil dengan membuat Panca Prasetya KORPRI Pegawai Republik Indonesia sebagai Kode Etik Pegawai Republik . Menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan; d. undip. 17, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Pemerintah Nomor 94 Tahun 20 21 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pe rlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Per aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerint ah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; Mengingat : 1. DI KANTOR . Yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan penegakan disiplin PNS adalah Atasan Langsung dari masing-masing pegawai. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. E. Selain disiplin,tunjangan pegawai juga menjadi salah satu faktor untukmeningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tapin, perlu untuk diberikan TambahanPenghasilan Pegawai (TPP) Berbasis Kinerja berdasarkan tingkat kinerja yang terukur. Sementara itu, hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Pengertian adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan. Aisyah,S. id – Terlampir kami sampaikan peraturan pemerintah, Perka BKN dan surat Edaran terkait. Hukuman disiplin ringan; 2 Hukuman disiplin sedang;dan 3. 4. com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2021 mengenai penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 94/2021. ”. Jend. Pp 94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai. 1. Untuk memahami jenis Hukuman Disiplin. Pendekatan Disiplin Modern perbuatannya. Disiplin preventif bertujuan untuk menggerakan dan mengarahkan agar pegawai bekerja berdisiplin. 1. Penunjukan Tim Pengawas Disiplin Kerja terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung: Nomor: W3. Yogyakarta – Humas BKN, Pemerintah baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai ketentuan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan apabila tidak mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang kerja. e. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS Polri yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS“SE Penegakan Disiplin Pegawai ASN bertujuan menegaskan kembali pentingnya disiplin dalam pelaksanaan tugas ASN dan tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi,” bunyi SE tersebut. PENGERTIAN. Dengan kata lain disiplin pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). Pegawai akan mendapatkan kepuasan dalam bekerja di organisasi atau perusahaan. 2. PP No. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI Hukuman disiplin dijatuhkan kepada Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan larangan P NS. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Larangan bagi setiap Pegawai diantaranya : a. Hukuman disiplin pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang. . Ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. 4. A. b. 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin”. 5. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini akan digunakan sebagai bahan referensi untuk memahami pengaruh antar variable dalam penelitian ini, berikut paparan beberapa penetian terdahulu: Berdasarkan hasil penelitian Sulasari (2013) dalam jurnalnya Pengaruh Kedisiplinan Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan (Studi Pada Ksp Tunas Artha Mandiri Nganjuk. id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pegawai, Lembaga dan Yayasan; c. Pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1. Namun dasar hukum ini dirasa masih kurang tanpa didukung oleh sikap dan mental dari para pegawai itu sendiri, oleh karena itu. Selain dua jenis disiplin di atas, menurut Hartatik (2018, hlm. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 1999 tentang PerubTahun ahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah diatur kembali ketentuan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Selengkapnya tata cara pelaksanaan displin PNS melalui Peraturan BKN 6/2022 dapat diunduh pada jdih. Instruksi Presiden. Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, jika karyawan merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang telah terkontribusikan bagi perusahaan . 3. Di samping itu disiplin juga bermanfaat untuk mendidik 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974,. Dapat melaksanakan pekerjaaan sebaik-baiknya dan mampu memberikan pelayanan maksimum pada pihak tertentu yang berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,. JAKARTA - Penegakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dinilai masih belum bisa dilakukan secara maksimal. 21. Namun tentunya, hal tersebut juga dipengaruhi oleh hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai diantaranya seperti sikap disiplin individu, motivasi kinerja, kompensasi atau insentif, gaya kepemimpinan atasan, hingga situasi lingkungan kerja. Berikut ketentuan hukuman disiplin PNS kategori berat: Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. U. MATERI: DISIPLIN PEGAWAI KELAS XII OTKP PENGERTIAN DISIPLIN • Disiplin me;iputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara pegawai dengan pearturan yang telah ditetapkan JENIS-JENIS DISIPLIN DALAM ORGANISASI • PENDISIPLINAN PREVENTIF • PENDISIPLINAN. PP Nomor 94 Tahun 2021 itu diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021. Pegawai yang gemar mangkir dapat dikenai sanksi pemecatan apabila memenuhi jumlah kumulatif 28 hari. Tujuan: a. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLJN PEGAWAI NEGERJ SIPIL. Ada tidak nya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. by BKD Trenggalek · November 30, 2020. Untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, penegakan peraturan Disiplin PNS merupakan hal yang tidak dapat ditawar. NOMOR 53 TAHUN 2010. Hukuman disiplin dikelompokkan ke dalam beberapa tingkat dan jenis. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; c. 01: Kewajiban Karyawan Perusahaan. Disiplin diri menurut Jasin (1989) merupakan disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara JAKARTA, KOMPAS. 1 Tahun 2022 A. untuk meningkatkan disiplin kerja para pegawai, dan memperbaiki tindakan indisipliner yang terjadi dengan cara yang efektif. ) berpengaruh secara dominan terhadap disiplin kerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 1. id / 14 April 2021. Disiplin yang baikPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman disiplin. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. 5. Penerbitan PP ini sekaligus memperkuat. JDIH MARVES – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PNS, maka telah ditetapkan. Berikut sejumlah. Surat teguran pns tidak masuk kerja biasanya akan diberikan kepada pns yang absen tanpa pemberitahuan. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melakukan upaya penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara melalui: a. Dengan. Penegakan disiplin kerja dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional. Pelajari Ketentuan Disiplin PNS Terbaru Melalui PP No. Pengertian Disiplin, Tujuan, Macam, Manfaat & Contohnya – Disiplin merupakan bentuk patuh atau rasa taat terhadap peraturan atau tunduk terhadap. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. IDIS Integrated Disicipline Badan Kepegawaian Negara. 16. PP ini ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 31 Agustus 2021. PEGAWAI NEGERI SIPIL. 1. Prinsip Dasar Disiplin Pegawai berdasarkan PP No. Disampaikan oleh : Bambang Wirawan, SE, MM, Ak, CA, CGCAE Inspektur Provinsi Sumatera Selatan DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 2 NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DISIPLIN PNS “Kesanggupan PNS untuk menaati 3. ASN disebutkan bahwa penilaian kinerja PNS Dimensi Disiplin Kerja bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS Menurut Singodimedjo dalam (Sutrisno, 2014), dimensi yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai adalah : (1)KOMPAS. (S utrisno, 2009:94). Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Disiplin Karyawan. Surat Ijin Penelitian dari Tempat Penelitian 4. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemotongan ini dapat dilakukan selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Apa kendala dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil? 3. Disiplin Korektif Disiplin korektif adalah suatu upaya penggerakan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkannya agar tetap mematuhi berbagai peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada organisasi. Tak lupa shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan. 24 Tahun 2011tentang BAPEK) dan aturan-aturan terkait penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa Administrasi) secara umum (UU Peradilan Tata Usaha Negara), dapat disimpulkan bahwa penanganan sengketa kepegawaian baik yang berhubungan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulitharus mempunyai suatu pola pembinaan disiplin para pegawainya. 1. Lainnya. PP baru ini resmi menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang juga mengatur disiplin PNS. Solusi apa saja yang diperlukan untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil? 1. 13. penanganan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga lebih profesional, cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Adapun hal penting yang diatur Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 akan dijabarkan dalam penjelasan berikut. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Pihak-pihak yang terkait selama proses pemberian hukuman disiplin pegawai, tidak perlu lagi memikirkan format-format serta membaca ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan setiap proses. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. 53 Tahun . Hasibuan (2002) “disiplin harus di tegakkan dalam suatu organisasi perusahaan, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya“. 2. mempengaruhi kinerja pegawai, disiplin merupakan sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku, Hasibuan (2012) kajian dalam penelitian ini dikaitkan dengan variabel kepemimpinan, komunikasi dan disiplin adalah menkaji kinerja rumah sakit umum daerah (RSUD) Siti Aisyah,. Implementasi tentang aturan teknis tersebut pun masih jauh dari. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatsalahsatunya yaitu dengan pembinaan dan peningkatan disiplin kerja pegawai. Nomor . Instrumen Penelitian. Namun, sayangnya, tak semua karyawan memiliki karakteristik yang sama. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan; b.